Pendidikan: 116 Miliar Anggaran Tak Bertuan

Pendidikan di Kabupaten Tulungagung mendapat alokasi anggaran luar biasa: lebih dari Rp116 miliar untuk hibah, bantuan sosial, dan belanja modal. Namun, saat dokumen publik dibuka, tak ada rincian penerima, tak ada jenis program, tak ada indikator hasil.

Oleh karena itu, jika anggaran sebesar ini seperti mengalir ke kolam yang airnya tidak jernih, maka dasarnya tidak akan kelihatan.

Di saat banyak pendidikan di sekolah mengeluh kekurangan ruang belajar, listrik, dan guru, ke mana larinya dana raksasa ini?

Data Fakta Anggaran Pendidikan

📊 APBD 2024 – Dinas Pendidikan Tulungagung

Tidak satu pun dari angka-angka ini memiliki keterangan kegiatan, daftar penerima, atau evaluasi hasil.
Ini membuka peluang penyalahgunaan yang sangat besar dalam dunia pendidikan.

Baca Juga: Anggaran Pemilu 2024: Adakah Intervensi Partai Politik?

Analisis Investigatif Anggaran Pendidikan

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah di bidang pendidikan, belanja hibah dan bantuan sosial adalah dua jenis anggaran yang paling rawan penyalahgunaannya. Kenapa? Karena:

• Sering beralih ke yayasan fiktif
• Tidak melalui proses pengadaan terbuka
• Masyarakat sulit mengawasi, karena penerimanya tidak transparan

Apalagi ketika Kepala Dinas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran ini tidak melaporkan harta kekayaannya di e-LHKPN KPK. Maka sebuah pelanggaran administratif yang memberi sinyal peringatan dini akan adanya niat menyembunyikan kekayaan.

Baca Juga: Perampasan Aset: Menanti Kemajuan UU Pemberantasan Kejahatan

Konteks Politik dan Risiko

• Pemilu kepala daerah akan datang → Dana-dana hibah dan bansos ini sangat mungkin peruntukannya untuk “pemanasan mesin politik”.
• Tidak adanya transparansi penerima hibah → membuka celah untuk pendanaan ormas, kelompok loyalis, atau proyek pencitraan.

Dan semua ini terjadi di lembaga yang seharusnya menjadi tulang punggung masa depan: dunia pendidikan.

Baca Juga: Sistem Politik di Dunia: Indonesia Yang Mana?

Penutup dan Seruan Untuk Pendidikan

Di saat para siswa di pelosok Tulungagung harus belajar di ruang kelas bocor, anggaran ratusan miliar disimpan dalam bentuk angka-angka diam — tidak bicara, tidak menjelaskan, dan tidak mempertanggungjawabkan.

Tulisan ini bukan tuduhan. Ini panggilan kepada:

• Inspektorat Daerah, agar segera mengaudit sumber dan peruntukan dana hibah
• PPID Dinas Pendidikan, agar membuka dokumen penyaluran
• KPK dan BPKP, agar melakukan audit mendalam jika ditemukan kejanggalan