Globalisasi menghadirkan suatu kontradiksi yang tak terelakkan. Ia menciptakan saluran produksi dan konsumsi yang lebih optimal, membuat dunia terasa lebih kecil melalui kemajuan teknologi digital, serta meningkatkan mobilitas manusia antar negara. Namun, gelombang ini juga memunculkan risiko bagi kebudayaan lokal, jati diri nasional, dan ketahanan sosial.
Selama dua puluh tahun terakhir, kita telah menyaksikan pergeseran yang signifikan dalam karakter sosial. Komunitas yang sebelumnya dibangun atas dasar kerjasama dan solidaritas kini beralih ke arah masyarakat yang lebih berorientasi individu dan transaksional. Pendekatan yang bersifat pragmatis kini menjadi dominan dalam ranah ekonomi dan politik. Nilai-nilai moral serta etika publik semakin kehilangan kemampuannya untuk menyatukan. Sementara itu, media sosial mempercepat terjadinya disrupsi nilai.
Dalam konteks ini, pembahasan tentang Revitalisasi Wawasan Nusantara kembali menjadi sangat relevan. Konsep yang dahulu lebih sering didiskusikan dalam forum militer dan ketahanan negara kini perlu dilihat sebagai strategi budaya. Bukan untuk memaksakan nasionalisme yang kaku, tetapi untuk menjawab pertanyaan yang sederhana.
Disrupsi digital telah mengubah perspektif seseorang terhadap dunia dan diri mereka sendiri. Identitas kini tidak lagi dibentuk melalui dialog sosial yang panjang, tetapi melalui kurasi visual di Instagram, Tiktok, dan platform lainnya. Perubahan ini menciptakan generasi yang lebih global dalam ekspresi budaya, tetapi juga memberi kerentanan terhadap kehilangan akar lokal dan orientasi moral. Ketika nilai-nilai kebangsaan tidak diberikan tempat dalam struktur digital, krisis identitas hanyalah masalah waktu.
Globalisasi menghadirkan suatu kontradiksi yang tak terelakkan. Ia menciptakan saluran produksi dan konsumsi yang lebih optimal, membuat dunia terasa lebih kecil melalui kemajuan teknologi digital, serta meningkatkan mobilitas manusia antar negara. Namun, gelombang ini juga memunculkan risiko bagi kebudayaan lokal, jati diri nasional, dan ketahanan sosial.
Selama dua puluh tahun terakhir, kita telah menyaksikan pergeseran yang signifikan dalam karakter sosial. Komunitas yang sebelumnya dibangun atas dasar kerjasama dan solidaritas kini beralih ke arah masyarakat yang lebih berorientasi individu dan transaksional. Pendekatan yang bersifat pragmatis kini menjadi dominan dalam ranah ekonomi dan politik. Nilai-nilai moral serta etika publik semakin kehilangan kemampuannya untuk menyatukan. Sementara itu, media sosial mempercepat terjadinya disrupsi nilai. Untuk generasi muda, sumber identitas telah bertransisi dari keluarga dan pendidikan menjadi algoritma yang bertindak dalam hitungan detik.
Dalam konteks ini, pembahasan tentang Revitalisasi Wawasan Nusantara kembali menjadi sangat relevan. Konsep yang dahulu lebih sering didiskusikan dalam forum militer dan ketahanan negara kini perlu dilihat sebagai strategi budaya. Bukan untuk memaksakan nasionalisme yang kaku, tetapi untuk menjawab pertanyaan yang sederhana. Disrupsi digital telah mengubah perspektif seseorang terhadap dunia dan diri mereka sendiri. Identitas kini tidak lagi dibentuk melalui dialog sosial yang panjang, tetapi melalui kurasi visual di Instagram, Tiktok, dan platform lainnya. Perubahan ini menciptakan generasi yang lebih global dalam ekspresi budaya, tetapi juga memberi kerentanan terhadap kehilangan akar lokal dan orientasi moral.
Krisis ini kini terlihat dalam gejala sehari-hari: pemisahan politik yang terus berlanjut meskipun pemilihan telah selesai, meningkatnya berita palsu dan kebencian, tumbuhnya intoleransi, dan menurunnya kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Tidak ada yang hancur secara mendadak. Semua ini berlangsung secara bertahap, melalui apa yang para sosiolog sebut sebagai disintegrasi identitas kultural sebelum terjadi disintegrasi wilayah dan geopolitik.
Dalam kondisi seperti ini, Wawasan Nusantara perlu dipikirkan kembali. Bukan hanya sebagai retorika geopolitik, melainkan sebagai inisiatif kebudayaan yang berasal dari dalam. Selama ini, pembangunan nasional terlalu bergantung pada model dari luar: liberalisasi ekonomi, demokrasi berdasarkan prosedur, modernisasi dalam birokrasi, dan teknologi yang sebagian besar diambil dari luar negeri. Namun, modernitas yang ditiru tanpa dasar kultural hanya menghasilkan penampilan modern yang dangkal. Cepat, tetapi rapuh. Menarik, tetapi tidak solid.
Revitalisasi bersifat endogen menawarkan pilihan alternatif. Pembelajaran datang dari Korea Selatan, yang pada awal tahun 1970-an memperkenalkan program Saemaul Undong. Program ini bukan hanya modernisasi desa, tetapi juga strategi kebudayaan yang memperbarui nilai-nilai tradisional: kerja keras, kemandirian, kolaborasi, dan disiplin. Hasilnya bukan hanya industrialisasi, tetapi juga kebanggaan nasional dan kapasitas budaya global, dari K-pop hingga film. Kebangkitan budaya merupakan strategi geopolitik.
Indonesia memiliki kekayaan kultural yang tidak kalah kuat. Keragaman dan nilai-nilai komunal yang tertuang dalam Pancasila merupakan dasar identitas yang mendalam. Namun, nilai-nilai tersebut terlalu lama hanya terungkap dalam pidato dan upacara, bukan dalam praktik sosial dan kebijakan publik. Gotong-royong yang dulunya menjadi metode ekonomi masyarakat kini sering digantikan oleh logika persaingan, sedangkan musyawarah sering menjadi pertikaian di ruang digital.
Revitalisasi identitas tidak berarti menolak fenomena global. Beberapa kelompok nasionalis tua keliru menganggap era global sebagai ancaman sepenuhnya. Sebenarnya, yang diperlukan oleh bangsa adalah kapasitas untuk beradaptasi dengan dunia global tanpa kehilangan akar budaya. Di banyak negara, diplomasi budaya berfungsi sebagai alat yang sangat penting. Jepang mengeksplorasi globalisasi melalui anime dan masakan; Korea mendunia lewat K-pop dan drama; Thailand lewat film dan fashion, Turki lewat program televisi dan diplomasi sejarah. Indonesia juga memiliki kesempatan yang setara, asalkan dapat mengelola potensi budayanya secara terencana dan kontemporer.
Namun, tanggung jawab terhadap budaya tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Keluarga, institusi pendidikan, media, dan masyarakat memiliki peran vital dalam pembentukan identitas. Ki Hajar Dewantara pernah menggambarkan ini sebagai tri pusat pendidikan. Sayangnya, hubungan antara ketiga elemen ini lemah di era modern.
Keluarga terfokus pada pekerjaan,sekolah berlomba-lomba mengejar prestasi akademis, dan masyarakat terlibat dalam perselisihan di media sosial. Sebagai hasilnya, nilai-nilai kebangsaan kehilangan wadah untuk disalurkan. Keluarga mengajarkan karakter; sekolah meningkatkan literasi kewargaan; masyarakat membuka ruang untuk praktik budaya. Tanpa adanya integrasi ini, revitalisasi hanya akan menjadi istilah baru dalam birokrasi pembangunan.
Di dunia digital, tantangan yang dihadapi semakin rumit. Identitas nasional berada dalam persaingan dengan kebudayaan global yang lebih dominan. Nilai kebangsaan tidak akan bermakna jika hanya disampaikan melalui bentuk ceramah yang formal. Ia harus ada di dalam media yang dapat dimengerti oleh generasi muda: narasi kreatif, storytelling, konten visual, hingga diplomasi budaya yang berbasis platform digital. Konsep kewargaan digital perlu diperkuat agar generasi muda tidak sekadar menjadi penonton dalam arus global, melainkan menjadi aktor yang kritis.
Hanya dengan cara tersebut Pancasila dapat dihidupkan kembali sebagai pedoman hidup. Kerjasama dipahami sebagai kolaborasi; keadilan sosial dipandang sebagai kebijakan yang merangkul semua; dan musyawarah diartikan sebagai diskusi publik. Penafsiran baru ini diperlukan agar identitas bangsa tidak menjadi sekadar arsip ideologi, melainkan alat untuk masa depan.
Pada akhirnya, pemulihan Wawasan Nusantara berarti menciptakan individu Indonesia yang kontemporer dan berkarakter. Individu yang mampu bersaing di pasar internasional namun memiliki fondasi nasional yang kuat. Wawasan Nusantara, bukan sekadar nostalgia terhadap nasionalisme, tetapi strategi untuk menghadapi perubahan zaman. Jika globalisasi diibaratkan sebagai gelombang, identitas berfungsi sebagai jangkar. Sebuah bangsa boleh berlayar sejauh mungkin, tapi hanya bangsa yang memiliki akar yang dapat menentukan arah.
